Jakarta,PINews.com - Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri bertandang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (24/11) pagi. Dia datang untuk melaporkan harta kekayaannya.
Hal itu mengemuia usai Hanif melaporkan hartanya di gedung KPK, Jakarta sekitar pukul 10.00 WIB. Hanif diketahui tiba di markas lembaga superbody pimpinan Abraham Samad Cs ini sekitar 08.30 WIB.
"Sebagaimana yang sudah menjadi kewajiban, hari ini saya menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK," ucap Hanif di gedung KPK, Jakarta.
Menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengaku diterima salah satu komisioner dan Deputi KPK saat melaporkan harta kekayaannya. "Diterima pak Zul (Zulkarnaen, Wakil Ketua KPK) dan Johan Budi (Deputi Pencegahan) , ya sudah itu saja," imbuh Hanif.
Hanfi mengakui ada sedikit kenaikan dari harta yang dimilikinya. Sayangnya, dia enggan membeberkan berapa kenaikan hartanya tersebut. Yang jelas, kata Hanif, kenaikan tersebut merupakan hal yang lumrah.
"Waah, kalau itu ada deh. Ya ada penambahan tapi sedikit, nanti tanya pak Johan saja. Penambahan karena pengaruh kenaikan harga, kayak gitu saja," ujar lelaki yang tampil mengenakan kemeja putih itu.
Selain melaporkan hartanya, Hanif mengaku sempat berdiskusi dengan pihak KPK. Diantaranya terkait tata kelola ketenagakerjaan.
"Ya diskusi biasa saja. seputar ketenagakerjaan, bagaimana misalnya reformasi tata kelola ketenagakerjaan kita, termasuk tata kelola penempatan tenaga kerja luar negeri itu bisa diperbaiki, seputar itulah," pungkas Hanif.
- Danrem Dikuasai Kolonel Angkatan 1990-an, Anak Try Sutrisno dan Menantu Luhut Bersaing Jadi Jenderal
- Menyigi Potensi Peraih Adhi Makayasa Polri Beroleh Pangkat Tertinggi
- Kursi Jenderal untuk Jebolan Akademi TNI 1993
- Tahun 2015 Jumlah Pengguna Narkoba di Indonesia Capai 5 juta orang
- Bintang Terang Alumni Akmil 1989
PINews.co, Jakarta – PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) (IDX: PGEO) terus menegaskan kom
- Pengembang Panas Bumi Bersatu Salurkan Bantuan bagi Masyarakat Terdampak Bencana
- Penyempurnaan Kebijakan Fiskal Hulu Migas Dibutuhkan untuk Mencapai Target Produksi Migas
- Perizinan Kegiatan Usaha Hulu Migas Wajib Disempurnakan
- Forum Manajemen Risiko Pertamina 2025: Pertamina NRE Ubah Risiko Jadi Peluang
