Jakarta, PINews.com - Fluktuasi harga komoditas tambang memaksa perusahaan untuk mengambil langkah efisensi guna menjaga produktivitas dan keberlangsungan usahanya.

Muliawan Margadana, Ketua Bidang Mineral, Energi dan Batu Bara APINDO, mengatakan bahwa peraturan ketenagakerjaan, regulasi di Indonesia cenderung bersifat kaku dengan penempatan beban yang cukup berat kepada pemberi kerja. Namun, kata Dia, tidak cukup ruang bagi mereka untuk dapat mencapai dan produktivitas yang optimal.

 "Salah satu dampak riil adalah langkah PHK pada industri tambang di Kalimantan Timur yang dilakukan menyusul turunnya harga komoditas batu bara," kata Muliawan, di Jakarta.

Menurut Muliawan, regulasi yang ada membuat biaya tinggi (high cost) harus ditanggung oleh pemberi kerja dalam menjalankan usahanya.  "Dibandingkan dengan sejumlah negara ASEAN yang menjadi pesaing, struktur biaya yang diatur Indonesia adalah lebih tinggi sehingga membuat industri yang ada tidak kompetitif," ujarnya.

Regulasi ketenagakerjaan yang kurang luwes, terkait tingginya imbalan PHK yang diatur dalam perundangan, juga setengah memaksa perusahaan mengambil sejumlah langkah yang tidak populer di antaranya penerapan outsourcing dan perekrutan pekerja kontrak serta penangguhan pendanaan atas pencadangan terhadap kewajiban imbalan PHK.

"Kurang kompetitif industri pertambangan di Indonesia yang didorong oleh paket regulasi yang kurang luwes memang perlu segera direformasi. Lambannya perbaikan tata kelola di industri ini (pertambangan) dapat mendorong semakin terpuruk dan tidak kompetitif industri ini," tandas Muliawan.