Credit by: Ilustrasi

Jakarta, PINews.com - Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki) menyayangkan terjadinya kesemrawutan dalam realisasi anggaran pemerintah pusat untuk tahun belanja 2015. Menurut Puskaki, lebih dari Rp 5 triliun alokasi belanja sosial (Bansos) pada Kementerian/Lembaga (K/L) tidak terkelola dengan baik.

"Kita mencermati pengelolaan belanja pada pemerintahan Jokowi-JK ini masih semerawut, pada anggaran Bansos aja terdapat Rp 5.46 triliun yang bermasalah," kata Sekretaris Puskaki, Dadangsah, Selasa (14/6)

Lebih lanjut Dadang memaparkan terdapat 5 K/L yang ia temukan belum menyalurkan belanja Bansos dengan total nilai mencapai Rp 5.21 triliun. Kemudian terdapat 2 K/L kelebihan penyaluran Bansos dan belum disetor kembali ke kas negara dengan nilai Rp 29.3 miliar.

Puskaki Juga menemukan pada 2 K/L untuk dana Bansos yang telah disalurkan namun pada kegiatan yang belum dilaksanakan mencapai Rp 21.3 miliar, dan untuk Bansos yang belum bisa dipertanggungjawabkan terjadi pada 1 K/L dengan nilai Rp189.9 miliar. Sedangkan permasalahan Bansos lainnya terjadi pada 5 K/L dengan nilai 7,80 miliar.

Adapun dana Bansos yang belum disalurkan sebagai mana dikatakan Puskaki terjadi pada 5 K/L yakni sebagai berikut; Kementerian Pertanian Rp10.9 miliar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp4,83 triliun

Kemudian Kementerian Agama Rp3.4 Miliar, Kementerian Sosial Rp280.1miliar, sedangkan kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp86.1 miliar.

Dengan demikian Dadang meminta adanya moratorium dana Bamsos pada K/L dalam penyusunan RAPBN-P 2016, hal itu guna mencegah penyelewengan anggaran.

"Kita minta adanya moratorium Bansos dalam APBN-P nanti, kemudian dana itu dialokasikan kepada sektor yang spesifik peruntukannya, seperti di Kementerian Pendidikan, mestinya dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang diperbesar," pungkasnya.

Editor: RI