Credit by: Ilustrasi

Jakarta, PINews.com - Energi Watch Indonesia (EWI) menemukan kejanggalan dan permainan kotor antara DPR dan Pemerintah dalam hal pembahasan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak). 

Bagai mana tidak, RUU Tax Amnesty belum diputuskan secara resmi dan masih dalam pembahasan, namun anehnya dalam RAPBN-P 2016 termaktub pembicaraan tentang dana dari hasil pengampunan pajak tersebut.

"Tampaknya rejim Jokowi ini sudah frustasi, sudah stress hingga tidak mampu lagi membangun struktur APBNP yang wajar. Semua tau bahwa saat ini RUU Tax Amnesty masih dalam tahap pembahasan di DPR dan belum menemui jalan sepakat apalagi setuju, tapi kenapa Pemerintah sudah memasukkan dana dari hasil tax amnesty kedalam RAPBN-P 2016? artinya RAPBN-P dibangun dengan mimpi dan harapan kosong. Ini bahaya," bongkar Direktur Eksekutif EWI, Ferdinand Hutahaean, Rabu (8/6).

Lebih lanjut menurut Ferdinand perihal ini sangat tidak layak terjadi, selain penuh dengan asumsi dan ketidak pastian hukum, pembahasan RUU tersebut mengesankan adanya kesepakatan barter alias transaksional.

"Memangnya pemerintah sudah punya daftar nama orang yang akan memasukkan uangnya ke Indonesia jika RUU Tax Amnesty diloloskan? Siapa orangnya dan berapa besar jumlahnya? Pemerintah ini kok menutupi pelaku kejahatan keuangan? Pengemplang pajak itu adalah pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam UU Pajak. Ini kok malah mau dijadikan pahlawan? Kejahatan mau dilegalkan? Yang Haram mau dihalalkan?" Bebernya.

Sebagai pembuktian bersihnya lembaga legislatif dari tindakan sogok, dia menantang DPR agar menolak RUU Tax Amnesty tersebut. Karena jelasnya, RUU tersebut sarat dengan keanehan dan tidak berkeadilan bagi para pihak yang sudah setia membayar pajak selama.

"Ini tiba-tiba ada RUU Pengampunan Pajak yang tidak berkeadilan, ini harus ditolak. Pemimpin kalau sudah frustasi dan tidak mampu lagi memimpin bangsa ini kami persilahkan mundur, biar negara ini dipimpin oleh yang mampu. Jangan sampai bangsa ini lebih hancur karena ego pribadi pemimpin frustasi," tandasnya.

Editor: RI