Jakarta, PINews.com - Masalah perizinan pengelolaan hutan untuk usaha kerap kali menjadi momok atau halangan besar bagi pengusaha untuk melakukan investasi di Indonesia. Bukan perusahaan luar negeri, akan tetapi perusahaan dalam negeripun tidak luput dari sulitnya birokrasi mengurus perizinan.
Sekjen Kehutanan dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Ir. Hadi Daryanto D.E.A. mengakui memang birokrasi di tanah air masih belum sempurna sehingga masih membutuhkan proses yang panjang. Hal ini lah yang sempat membuat pengusaha berpikir ulang dan justru lebih memilih berinvestasi di negara tetangga ketimbang di Indonesia.
Ditemui saat pembukaan Pameran Kehutanan Menyambut Hari Menanam Pohon Indonesis 2014 di Jakarta (12/11), Hadi menjelaskan bahwa di pemerintahan baru ini aturan birokrasi telah dirubah, hal ini tidak lain bertujuan untuk menarik para investor.
“Jangan sampai investasi terhambat, kita tidak ingin membuat pengusaha pindah ke negara lain dalam berinvestasi seperti ke Vietnam dan negara lain,“ kata Hadi saat ditemui tim PINews.com.
Lebih lanjut Hadi menjelaskan bahwa berbisnis di Indonesia masih memerlukan proses panjang tidak seperti di Malaysia dan Singapura yang lebih cepat, apalagi yang menyangkut bisnis sumber daya alam, seperti migas misalnya.
“Kita terus perbaiki berbisnis di Indonesia, terutama di bidang sumber daya alam yang berhubungan erat dengan kelestarian alam. Karena jika sudah menyangkut kelestarian alam memang memerlukan proses, hal ini ditujukan untuk menjaga kelestarian alam tersebut agar sejalan dengan bisnis yang berjalan,” pungkas Hadi.
- Pengembang Panas Bumi Bersatu Salurkan Bantuan bagi Masyarakat Terdampak Bencana
- Penyempurnaan Kebijakan Fiskal Hulu Migas Dibutuhkan untuk Mencapai Target Produksi Migas
- Perizinan Kegiatan Usaha Hulu Migas Wajib Disempurnakan
- Forum Manajemen Risiko Pertamina 2025: Pertamina NRE Ubah Risiko Jadi Peluang
