Jakarta, PINews.com - Kabar yang meneyebutkan bahwa akan ada PHK besar-besaran yang dilakukan PT Freeport Indonesia ditampik Rizal Ramli mantan Menteri Koordinator Perekonomian.
Ia berpendapat bahwa perusahaan tambang itu akan menuruti peraturan yang dibuat oleh pemerintah karena memang itu sudah seharusnya dilakukan mengingat keuntungan yang didapatkan Freeport dari kegiatan penambangannya di Papua sangatlah besar.
“Ancaman PHK dari Freeport itu bohong” kata Rizal di Jakarta, Selasa (28/1).
Sebelumnya dikabarkan bahwa Freeport Indonesia menolak pemberlakuan UU minerba No 4 tahun 2009 yang mengharuskan semua perusahaan minerba malkukan pemurnian dulu jika ingin melakukan ekspor.
Dengan penerapan UU ini, setiap perusahaan minerba tentu perlu membangun pabrik atau fasiitas pemurnian barang tambang yang membutuhkan anggaran sangat besar.
- Pengembang Panas Bumi Bersatu Salurkan Bantuan bagi Masyarakat Terdampak Bencana
- Penyempurnaan Kebijakan Fiskal Hulu Migas Dibutuhkan untuk Mencapai Target Produksi Migas
- Perizinan Kegiatan Usaha Hulu Migas Wajib Disempurnakan
- Forum Manajemen Risiko Pertamina 2025: Pertamina NRE Ubah Risiko Jadi Peluang
